ROHIL- Dutakhabarterkini.co.id-
Akses jalan sepanjang kurang lebih sepuluh kilo meter(10)menjadi kontropersi karna keberadaan nya masih abu abu,tanpa kejelasan dari pemerintahan kabupaten Rokan hilir.
yang mana sejak kepemimpinan yang lama hingga saat ini di pimpin oleh bupati H.bistamam ,jalan rantau Kep Bangko jaya kec.bangko Pusako,kab rohil Riau di duga belum juga di tetapkan status nya,apakah masih jalan desa apa jalan kabupaten.
Kamis 24 juli 2025 sekira pukul 16.00wib
Mendapat keterangan dari Narasumber "Maman ketua LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat)terkait adanya dugaan pungli beliau menerangkan, kegiatan ini sudah berjalan lebih kurang tiga tahun terjadi pengutipan dengan portal.
yang mengatasnamakan swadaya masyarakat dengan tarif sukarela sejak jaman penghulu Ratna sempat mandek, beberapa lama,akhir nya hancur kembali, kemudian saat pergantian penghulu PJ Husni Tambrin, kembali masyarakat untuk melanjutkan kegiatan swadaya masyarakat .
karna dana dari pemerintah tidak perna ada,sementara jalan ini menjadi akses masyarakat untuk menjalankan aktifitas , dalam perekonomian agar bisa bergulir dan berjalan,jadi gak mungkin di stop, karna jalan ini butuh perawatan,
terus terang di saat musim hujan jelas dua kali sebulan kita belikan batu, sewa alat berat, itupun yang mengerjakan masyarakat, dan soal biaya cukup transparant.
Dan di sosialisasikan kepada seluruh element seperti Babinsa,babinkamtibmas,penghulu,tiga pilar dari pemerintahan desa baik toke toke,yang juga turut berkontribusi disitu.
Dalam pengutipan ini kan harus ada yang di percayakan,dan harus ada yang menjaga,dalam hal ini kita juga peduli kepada masyarakat yang kita anggap gak mampu,disitu mereka bisa kita daftar kan menjadi anggota BPJS.
jadi Kita gak mau jalan ini hancur kembali,setelah di tinggalkan, kita mulai lagi dari nol,jelas banyak makan biaya,saat ini perawatan jalan harus kita jaga secara berkesinambungan sampai nanti ada hasil keputusan terkait bantuan dari pemerintah. "terang nya.
Saat itu perna ada pengajuan ke pemerintah,tapi di ajukan di skala kabupaten,namun tak perna terealisasi,waktu itu jaman gak enak jaman kepemimpinan Anas makmum,tapi setelah Anas lengser,ya gak ada lagi,paling ke pihak PT,atau toke"atau anggota dewan yang bisa membantu.
Seperti pengadaan alat berat,kami masyarakat hanya mempaliditasi tanpa di kenakan biaya, hanya tenaga, hal"seperti ini biasa disebut guyub atau gotong royong.
Jangan pula di tafsirkan dan di kategorikan pungli, "kurasa tidak. saya bisa pertanggung jawabkan, masyarakat juga mau hadir dalam hal ini.
Saat kepemimpinan penghulu Depenitp "suherdi" segala kebijakan di ambil atas dasar kesepakatan bersama masyarakat penghulu, Babinsa, dan babinkamtibmas,tiga pilar yang memegang tampuk pemerintahan desa,
Beliau juga menjelas kan ,kesepakatan ini sudah di rembuk di kantor kepenghuluan bersama-sama. bapak Suhendri juga hadir di situ, semua element hadir,peraturan itu bukan kita langgar,"tapi,..kan ada yang harus kita kedepankan sesuai pernyataan Prabowo,"laksanakan dulu"baru nanti kita evaluasi,
Seperti penghulu, saat inikan Depenitp ,beliau wajib mempersiapkan semua, gak mungkin beliau diamkan
Memang dari awal harus mengikuti prosedur dan peraturan yang ada, Dalam hal ini ,kebijakan- kebijakan kan perlu,Gak harus kembali ke kitab undang undang. " jelasnya.
Ending nya nanti juga harus tetap begitu karna menyangkut orang banyak," terang nya ,bang,kutipan ini hanya kepada toke - toke dan mobil angkutan yang lewat, itupun yang wajar wajar aja,
Masyarakat objektif, sepakat "perlu di apresiasi juga, Kalau tidak seperti itu, mau seperti apa daerah kita ini nantinya bang,"jelasnya.
Kalau menunggu dari pemerintah kabupaten atau sekelas bupati saja masih banyak pekerjaan yang terbengkalai,padahal setiap ada kunjungan reses anggota dewan tetap kami suarakan,dan usulkan,jadi kalau di pertanyakan orang,
perna kalian sampaikan"perna"ada buktinya,"ada"
Sebenarnya tim dari pungli kemarin sudah turun kesana, dan mereka menyatakan "jalan aja dulu"karna memang jalan ini sangat kritis"itu di sampaikan sama kami,semua pihak kan tau dan ada tanda tangannya.
Karna mereka tau, pembukuan nya jelas, Seperti kemaren nombok,yang terahir hutang sama material, kalau sewa alat berat kan gak mungkin hutang tutup nya.
Kegiatan yang sudah berjalan di jalan rantau Kepulauan bangko jaya, yang mungkin sebagian tim sosial kontrol menafsirkan dugaan adanya pungli, dan bisa mengklarifikasi dugaan tersebut.
Pasalnya jalan rantau sampai saat ini di duga belum di tetapkan statusnya,hingga pihak pemerintah desa bimbang,dalam menetapkan anggaran,untuk jalan rantau.
Kepada pihak pemerintah kabupaten dan kementrian PUPR agar bisa memberi ke jelasan,terkait jalan rantau,kepulauan Bangko jaya agar tidak ada prasangka buruk yang membuat masyarakat terjebak dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintahan,atau swadaya masyarakat agar roda perekonomian desa tetap berjalan.
RED - DKT
