Dutakhabarterkini.co.id-
Sergai, Sumatera Utara – Penangkapan 23 pejabat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi sorotan nasional. Para pejabat yang terdiri dari kepala desa dan camat itu diamankan karena diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana desa.
Menanggapi peristiwa ini, Hen Sihombing, Pemerhati Peduli Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), angkat suara. Dalam keterangannya pada Jumat, 25 Juli 2025, Hen menilai bahwa OTT yang terjadi di Lahat merupakan alarm keras bagi daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Sergai, agar tidak lengah terhadap potensi penyelewengan dana desa.
> “Kalau di Lahat bisa terjadi pungli secara kolektif dalam satu rapat camat dan para kades, bukan tidak mungkin hal seperti itu bisa juga terjadi di Sergai jika pengawasan kita lemah. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi moral dan tanggung jawab publik,” ujar Hen.
Hen menambahkan, Kabupaten Serdang Bedagai selama ini mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat. Namun, ia menyoroti bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut masih belum maksimal, terutama di wilayah pelosok dan desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan.
> “Kita harus jujur, masih banyak desa di Sergai yang program pembangunannya tidak transparan, laporan keuangannya tertutup, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Kalau ini dibiarkan, tinggal tunggu waktu sampai kejadian OTT seperti di Lahat terjadi di sini,” lanjutnya.
Hen juga mendorong Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya untuk proaktif melakukan pemantauan serta membuka akses pengaduan publik terhadap indikasi penyimpangan dana desa.
Ia pun mengajak masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sergai untuk berani bersuara dan melaporkan jika menemukan praktik-praktik tak wajar yang terjadi di pemerintahan desa.
> “OTT di Lahat semoga menjadi cermin. Kita tak perlu menunggu kejadian serupa di Serdang Bedagai baru kita bertindak,” tutupnya.
Sementara itu, kasus OTT di Lahat masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Para pejabat yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif, dan belum ada keterangan resmi terkait status hukum mereka.
Kabupaten Serdang Bedagai memiliki lebih dari 200 desa, menjadikan pengawasan dana desa sebagai tantangan besar yang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah dan masyarakat..
RED - DKT . AKPERSI
