Dutakhabarterkini.co.id// Tebing-Tinggi -
Rencana kenaikan retribusi pasar menuai penolakan keras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Kota Tebing Tinggi, Senin (12/1). Wakil Ketua Komisi II DPRD, Anda Yasser Al Bantani, menilai kebijakan tersebut tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih lesu.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD itu dipimpin pimpinan DPRD Khadafi Nasution, Ikhwan, dan Husin. Hadir pula Kepala Dinas Perdagangan Dr. Marimbun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta perwakilan pedagang Pasar Gambir dan Pasar Inpres.
Suasana rapat sempat hening ketika Anda Yasser mengajak seluruh peserta mendoakan almarhum Bapak Malau. Almarhum merupakan pedagang yang wafat saat proses verifikasi kios pasar berlangsung.
Momen tersebut menjadi pengantar kuat bahwa kebijakan pasar tidak hanya menyangkut regulasi. Menurut Anda Yasser, kebijakan juga harus menyentuh sisi kemanusiaan dan realitas hidup pedagang kecil.
Dalam penyampaiannya, Anda Yasser menegaskan bahwa dirinya juga bagian dari pedagang Pasar Gambir. Perbedaannya, ia menyewa kios milik Koperasi Polres dan telah menjalani aktivitas tersebut sejak tahun 2012.
Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami betul denyut kehidupan pasar. Ia mengaku merasakan langsung tekanan ekonomi yang dihadapi pedagang setiap harinya.
Menurutnya, kondisi saat ini sangat berat bagi pedagang untuk sekadar menutup biaya operasional. Beban sewa kios dan gaji karyawan menjadi tantangan serius di tengah turunnya daya beli.
“Kalau pedagang barang yang tidak mudah rusak saja kewalahan, bagaimana dengan pedagang sayur dan buah. Sehari tidak laku, kerugiannya berlipat,” tegas Anda Yasser.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan lima poin mandat strategis kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Seluruh poin dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan ekonomi pasar tradisional.
Pertama, ia menolak tegas rencana kenaikan retribusi pasar dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mencekik pedagang saat ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Kedua, ia mendorong percepatan digitalisasi UMKM melalui pelatihan jualan online. Dinas Perdagangan diminta aktif melakukan pendampingan langsung kepada pedagang pasar.
Ketiga, Anda Yasser meminta penertiban pedagang kaki lima dilakukan secara humanis. Pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dibanding tindakan represif.
Keempat, ia mengimbau pedagang menyelesaikan tunggakan lama secara bertahap. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal memperbaiki fasilitas pasar.
Kelima, ia mendesak Dinas Perhubungan menegakkan aturan lalu lintas di sekitar kawasan pasar. Penjagaan sistem satu arah di Jalan Iskandar Muda dinilai krusial demi kenyamanan pembeli.
Anda Yasser menegaskan bahwa pasar adalah jantung ekonomi rakyat. Pemerintah, menurutnya, harus hadir untuk melindungi, bukan menambah beban pedagang.
“Menata pasar bukan sekadar mengatur, tetapi memastikan pedagang bisa bertahan hidup. Di saat sulit seperti ini, keberpihakan menjadi kunci,” pungkasnya.
RDP lintas komisi ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan tata kelola pasar di Kota Tebing Tinggi. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih adil dan berpihak pada pedagang lokal.
RED - DKT - AKPERSI
.jpg)
