Dutakhabarterkini.co.id// Jakarta-
jangan main-main dengan dana publik. Perintah menurunkan tim audit gabungan bukan gertakan politik. Inspektorat Jenderal, BPKP, dan unsur pengawasan daerah digerakkan serentak ke sejumlah kabupaten prioritas.
Negara hadir, membawa buku besar, angka, dan kecurigaan yang wajar.
Langkah ini datang di tengah riak protes ratusan kepala desa.
Mereka turun ke jalan, menuntut Purbaya mundur, dan meminta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dicabut.
Regulasi itu memang mengubah pakem lama. Pencairan dana desa kini dikaitkan dengan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Bagi pusat, ini soal efektivitas dan konsolidasi ekonomi desa. Bagi sebagian kepala desa, ini dianggap tekanan baru, bahkan jebakan administrasi.
Pertanyaannya kemudian bergeser: apa yang sedang dibenahi negara tata kelola atau kepatuhan politik? Audit yang diumumkan terbuka, dijadwalkan rapi, lengkap dengan kisi-kisi, kerap hanya menghasilkan laporan yang bersih di atas kertas.
Desa sudah hafal pola ini. Berkas disiapkan, papan proyek dipasang ulang, kuitansi dirapikan.
Setelah tim pulang, rutinitas lama berlanjut.
Jika sungguh ingin menemukan persoalan, negara seharusnya turun tanpa aba-aba. Sidak Datang tiba-tiba, Cek buku kas, cek bangunan fisik, cek apakah jalan desa benar-benar ada atau hanya hidup di laporan, Lihat irigasi, sekolah, posyandu. Menyusuri pedalaman, bukan hanya ruang rapat kantor desa.
Di sana persoalan nyata akan terlihat bukan sekadar selisih angka, tapi soal kapasitas, tekanan politik lokal, hingga ketimpangan struktural yang membuat dana desa kerap jadi bancakan.
Di titik ini, kepala desa berada di persimpangan. Diam dan pasrah, atau melawan dengan cara mereka sendiri.
Mogok? Bukan tak mungkin, Desa bukan sekadar objek kebijakan; ia punya massa, punya pengaruh elektoral, dan sering kali lebih solid daripada birokrasi
Mengabaikan suara mereka sama berbahayanya dengan membiarkan penyimpangan.
Audit adalah alat. Bukan tujuan. Jika hanya menjadi ritual tahunan, ia tak akan mengubah apa-apa.
Tapi jika dijadikan pintu masuk untuk memahami desa secara utuh potensi, keterbatasan, dan penyakit lamanya barulah langkah Presiden Prabowo layak disebut terobosan.
Negara tak cukup hanya menghitung, Ia harus mau melihat, mendengar, dan turun ke lumpur.Tanpa itu, audit hanyalah angka. Desa tetap masalah.
RED - DKT - AKPERSI
.jpg)
