Dutakhabarterkini.co.id// TEBING TINGGI –
Akses keadilan seringkali menjadi barang mewah bagi masyarakat kecil.
Menjawab tantangan tersebut, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tebing Tinggi bersinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Timur resmi meluncurkan Paralegal Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Adil (GEMA).
Peresmian ini digelar secara khidmat di Gedung Hj. Sawiyah, Jalan Dr. Sutomo No.14, Tebing Tinggi, pada Minggu (28/12/2025).
Langkah ini menandai babak baru dalam upaya advokasi akar rumput di kota tersebut.
Jembatan Keadilan bagi Akar Rumput
Direktur LBH Sumatera Timur, Agusri Putra P. Nasution, S.H, menegaskan bahwa paralegal bukan sekadar jabatan administratif, melainkan instrumen vital untuk meruntuhkan tembok pembatas antara masyarakat dan keadilan.
> “Paralegal GEMA adalah garda terdepan. Mereka hadir untuk memberikan pemahaman hukum dasar dan pendampingan awal. Tugas kita adalah memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan secara konstitusional hanya karena tidak paham prosedur hukum,”
tegas Agusri.
Komitmen Politik untuk Perlindungan Hak Warga
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD PKS Kota Tebing Tinggi, Anda Yaser Akbantani, Am.d, menyatakan bahwa inisiatif ini adalah manifestasi nyata dari kerja-kerja kerakyatan.
Baginya, politik harus memiliki dampak langsung pada perlindungan hak warga secara nyata.
> “Banyak warga kita yang terjebak masalah hukum bukan karena mereka bersalah, tapi karena keterbatasan akses. Melalui Paralegal GEMA, PKS memastikan masyarakat kecil tidak lagi berjalan sendirian saat berhadapan dengan hukum,” ujar Anda Yaser dengan nada lugas.
Mendorong Budaya Sadar Hukum di Tingkat Lokal
Ia berharap kehadiran Paralegal GEMA mampu menciptakan budaya sadar hukum di tingkat lingkungan, sehingga setiap warga berani menyuarakan haknya secara benar dan beradab.
Kedepannya, lembaga ini akan fokus pada ruang pengaduan, konsultasi, serta edukasi yang mudah dijangkau.
Layanan Advokasi dan Program Kerja Strategis
Pasca peluncuran, Paralegal GEMA Tebing Tinggi telah menyiapkan serangkaian agenda strategis untuk masyarakat, di antaranya:
* Layanan Konsultasi Hukum Gratis bagi warga kurang mampu.
* Pendampingan Non-Litigasi (mediasi dan advokasi luar pengadilan).
* Edukasi Hukum Komunitas untuk meningkatkan literasi hukum warga akar rumput.
Kolaborasi antara kekuatan politik dan pakar hukum ini diharapkan menjadi patron baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat secara berkelanjutan dan tanpa pandang bulu.***
RED - DKT - AKPERSI
.jpg)
