Dutakhabarterkini.co.id -//Medan - Di tengah riuh napas kehidupan yang semakin berat, ketika rakyat berjuang menegakkan harapan di atas pundak yang lelah, suara lantang datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara.
Mereka berdiri sebagai penopang, menolak beban baru bernama kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar rakyat tak semakin terhimpit oleh gelombang kesulitan ekonomi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Usman Jakfar, menegaskan bahwa kebijakan menaikkan PBB sama sekali tidak bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal tidak menjadi tambahan luka bagi masyarakat.
“Melalui Pemprov Sumut kita meminta agar memperhatikan setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota agar benar-benar bisa melihat dan merasakan kondisi masyarakat."
"Ekonomi saat ini sangat sulit, maka kami meminta seluruh pejabat publik di Sumatera Utara untuk tidak menaikkan PBB,” ujar Usman, Kamis (4/9/2025).
Fraksi PKS Awasi Kebijakan Daerah
Sebagai wujud keseriusan, Fraksi PKS DPRD Sumut juga telah berkoordinasi dengan seluruh Fraksi PKS di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya jelas: mengawasi setiap kebijakan agar tidak ada pemerintah daerah yang mengabaikan suara rakyat.
“Jangan sampai ada pemerintah daerah yang tetap menaikkan PBB. Jika itu terjadi, masyarakat akan semakin terbebani dan kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya,” tegas Usman.
Alternatif Peningkatan PAD Tanpa Naikkan PBB
Meski memahami kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Usman mendorong langkah-langkah kreatif yang tidak membebani rakyat. Ia menyampaikan beberapa alternatif, di antaranya:
1. Mendorong ekonomi digital UMKM dengan menyediakan platform yang memperluas akses pasar sehingga UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada PAD.
2. Mengelola aset daerah secara profesional, termasuk melalui kemitraan strategis dengan swasta agar aset yang tidak produktif bisa memberi pemasukan tambahan.
3. Memberikan insentif fiskal kepada investor agar investasi tumbuh, basis ekonomi daerah semakin luas, dan tercipta sumber pendapatan baru.
“Banyak cara untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih kreatif, bukan justru menekan rakyat dengan menaikkan PBB,” tambahnya.
Dengan sikap tegas ini, Fraksi PKS Sumut menegaskan komitmennya untuk menjadi corong aspirasi rakyat, memastikan kebijakan daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan menambah beban di tengah sulitnya hidup.***
RED - DKT - AKPERSI.
.jpg)
