Dutakhabarterkini.co.id-//Simalungun 28/09/25
Minimnya informasi publik mengenai volume pekerjaan yg berpotensi menimbulkan dugaan subjektivitas dan juga minimnya pengawasan dinas PUPR selaku pengguna anggaran proyek dengan nilai yg pantastis tersebut juga diduga di balut konspirasi korupsi antara rekanan PT. Cahaya Artha Indonesia dengan pejabat di PUPR simalungun.
Sewajarnya bupati simalungun DR. H. Anton A Saragih mengesampingkan aspek lain dalam merombak tatanan OPD di kab, simalungun guna terciptanya sistem pengelolaan APBN yg transparan di hadapan masyarakat, Agar tidak memicu spekulasi publik akan kinerja dan kepemimpinannya.
Kalau isu yg beredar"Proyek itu punya salah seorang oknum pejabat di dinas PUPR simalungun, Cuma minjam PT. orang lain, Biasalah bagi-bagi fee mereka(Istilah-komisi) ucap seorang yg enggan disebut namanya.
Diharapkan kejaksaan tinggi Sumatera Utara beserta badan pemeriksa keuangan (BPK RI) lebih ketat dan teliti dalam pengawasan setiap proyek infrastruktur di daerah , mengingat sumber dana dari, Dana Alokasi Umum(DAU) bersumber dari APBN.
RED - DKT - AKPERSI
.jpg)
