Dutakhabarterkini.co.id-//Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Maju Bersama Tanjung Beringin angkat bicara terkait tuduhan penggelapan dana bantuan Optimasi Lahan (Oplah) yang bersumber dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Ketua GP3A Maju Bersama Tanjung Beringin, Hartono, didampingi Sekretaris Saripudin, menegaskan bahwa pemberitaan di sejumlah media online yang menyebut adanya penyalahgunaan dana tersebut tidak benar dan menyesatkan.
Menurut Hartono, bantuan Oplah memang telah dicairkan sebesar 70 persen pada Juni 2025 lalu.
Dana itu disalurkan kepada pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di empat desa, yakni Desa Mangga Dua, Sentang, Bogak Besar, dan Pematang Kuala.
Hartono menepis klaim bahwa dana bantuan tersebut dibagikan langsung kepada anggota kelompok tani.
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementan, dana Oplah diperuntukkan khusus untuk keperluan pengolahan lahan—seperti penjetoran—bukan untuk pembagian tunai kepada petani.
“Kami hanya mengikuti Juklak dan Juknis yang ada. Bantuan tersebut jelas diperuntukkan membantu petani mengolah lahan, bukan dibagi-bagikan,” tegas Hartono, Minggu (10/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan pun tidak mencakup seluruh petani. Sesuai aturan, bantuan hanya diberikan untuk lahan sawah yang masuk dalam sistem pengukuran poligon, metode yang digunakan untuk menentukan luasan lahan berhak menerima bantuan.
“Jadi, tidak semua petani mendapat bantuan. Hanya sawah yang masuk poligon yang dapat,” ungkapnya.
Hartono menambahkan, ketika dana bantuan dicairkan, petani di empat desa tersebut sudah melakukan penanaman padi pada Masa Tanam I (MT-1).
Oleh karena itu, dana belum seluruhnya diserahkan kepada pengurus P3A karena masih menunggu pencairan sisa 30 persen.
“Bantuan ini akan digunakan untuk Masyarakat Tani-(MT2) sekitar September atau Oktober. Tidak ada yang kami gelapkan seperti yang diberitakan,” tegasnya.
Hartono menyayangkan pemberitaan yang terlanjur beredar tanpa konfirmasi langsung kepada pihaknya, sehingga memicu kesalahpahaman di masyarakat.
“Atas nama Ketua GP3A Maju Bersama Tanjung Beringin, saya keberatan dengan pemberitaan itu. Tidak ada satu pun yang mengonfirmasi langsung dan khusus kepada saya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris GP3A, Saripudin, mengungkap adanya dugaan pemerasan oleh seorang oknum berinisial (S) yang mengaku berasal dari LSM. Oknum tersebut disebut meminta uang agar tidak “meributkan” persoalan bantuan Oplah.
Menurut Saripudin, nilai uang yang diminta awalnya Rp.70 juta, kemudian turun menjadi Rp.50 juta. Namun, permintaan itu langsung ia tolak.
“Beliau datang ke rumah saya dan meminta uang. Saya tegas menolak,” kata Saripudin.
Ia juga membantah pernah membuat pernyataan seperti yang dimuat di media bahwa ia harus menyelesaikan masalah poligon dalam dua hari. Hingga kini, ia menegaskan belum ada satu pun wartawan yang mengonfirmasi hal tersebut kepadanya.
Terkait pemberitaan yang dinilai tidak akurat, GP3A Maju Bersama Tanjung Beringin berencana melayangkan surat bantahan dan somasi kepada sejumlah media yang telah mempublikasikan tuduhan tersebut.
Dengan adanya klarifikasi ini, pihak GP3A berharap masyarakat dan media lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.(Tim)
RED - DKT .AKPERSI.
.jpg)
