Dutakhabarterkini.co.id//Bangko Permata- Realokasi lahan untuk SDN 026 Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah diajukan sejak tahun 2023, hingga kini tak kunjung terealisasi,Rabu(12/3/2025).
Padahal, pengajuan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir saat itu, Afrizal Sintong, pada 2 Oktober 2023.
Namun, dua tahun berlalu, pembangunan sekolah baru tak juga dimulai, memicu pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menangani sektor pendidikan.
Sekolah Berada di Zona Berbahaya, Nyawa Siswa Terancam
Kepala Sekolah SDN 026 Bangko Permata, Saiful Amri, S.Pd., menegaskan bahwa kondisi sekolah saat ini sangat tidak layak dan mengancam keselamatan siswa.
"Sekolah ini berdiri di lokasi yang berbahaya. Di belakang gedung sekolah ada pembuangan air panas milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang bisa membahayakan anak-anak."
"Di atasnya terdapat aliran kabel PLN, dan di depan sekolah ada pipa PHR dengan kabel porlent dari PT PHR. Risiko yang dihadapi siswa sangat tinggi," tegasnya.
Melihat kondisi ini, pihak sekolah bersama instansi terkait telah mengajukan permohonan hibah dan pinjam pakai tanah negara seluas 3 hektare untuk membangun kompleks pendidikan baru yang mencakup TK, SD, dan SMP. Namun, hingga kini, tidak ada tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
Janji Pemerintah Tinggal Wacana, Anggaran Tertahan
Kekecewaan semakin memuncak ketika diketahui bahwa anggaran untuk realokasi dan pembangunan pengganti SDN 026 Bangko Permata sebenarnya sudah tersedia.
Namun, proyek ini terhambat akibat ketidakjelasan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah.
Dinas Pendidikan Rokan Hilir hanya bisa mempertahankan dana rehabilitasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi perbaikannya dinilai sekadar formalitas dan tidak menyentuh aspek keselamatan siswa.
"Kami menduga anggaran rehabilitasi ini tidak sepenuhnya tersalurkan. Ketika kami pantau pengerjaannya, hasilnya sangat jauh dari kata layak, terkesan asal-asalan," ungkap Saiful Amri.
Hingga kini, baik Bupati maupun Dinas Pendidikan Rokan Hilir belum memberikan jawaban yang jelas mengenai keterlambatan realisasi proyek ini.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah pendidikan benar-benar menjadi prioritas atau hanya sebatas janji politik belaka?
Masyarakat dan pihak sekolah mendesak pemerintah daerah segera bertindak sebelum terjadi insiden yang membahayakan siswa. Keselamatan anak-anak tidak bisa terus diabaikan.
Jika realokasi lahan terus tertunda tanpa alasan yang jelas, maka pemerintah harus siap menghadapi tuntutan dari masyarakat yang sudah muak dengan ketidakpastian ini.. Kaperwil Riau: DS
DKT - RED
