Menurutnya, ia ditempatkan di Blok Z35 Perkebunan Sawit Afdeling VIII, yang merupakan area tanaman tahun 2007. Kondisi blok tersebut disebutkan tidak terawat, dipenuhi tanaman efifit yang hampir menyeluruh, menghambat panen, dan menyebabkan banyak buah sawit yang membusuk di pohon. Imbasnya, pekerja kesulitan mencapai target panen yang ditetapkan mandor. Alih-alih mencari solusi, mandor justru memberikan sanksi dengan memindahkan karyawan tersebut ke Afdeling VI tanpa alasan yang jelas.
“Kami merasa ada kecurangan. Brondolan (buah sawit jatuh) tidak pernah ditimbang, hanya dikira-kira. Mandor juga diduga sengaja mengurangi hasil produksi yang tercatat di buku panen,” tegasnya. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa laporan mengenai dugaan penyimpangan ini sudah dilayangkan ke asisten perkebunan, namun tidak ada tindak lanjut sama sekali.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi serupa di Blok Z34 yang berbatasan dengan kebun Sei Daun Afdeling VII, serta Blok Y35 Afdeling VIII. Banyak buah busuk yang dibiarkan menumpuk, menunjukkan indikasi kelalaian sistematis dalam pengelolaan kebun.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Asisten Perkebunan Karsiman SP memberikan klarifikasi yang dinilai kurang memuaskan. “Bukan tidak dirawat, namun ada beberapa pohon jantan dan tanaman efifit yang sedang dalam proses pengendalian. Pembersihan sudah berjalan, tetapi belum sampai ke blok tersebut,” ujarnya.
Namun, pantauan di lapangan justru menguatkan dugaan adanya pembiaran. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Torgamba seharusnya memiliki standar kerja yang ketat dan profesional. Dugaan kecurangan ini berpotensi merugikan negara dan kesejahteraan pekerja yang telah bekerja keras di lapangan.
Diharapkan pihak perusahaan dan pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang mereka. Transparansi dan pengawasan yang lebih ketat harus segera diterapkan untuk memastikan hasil produksi optimal dan kesejahteraan karyawan tetap terlindungi. Jika tidak, maka dikhawatirkan masalah ini akan semakin merajalela dan merugikan banyak pihak.. kaperwil Riau : DICKA.S
DKT - RED
