DutaKhabarterkini.id/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus konsisten dan berkomitmen mendorong program sertifikasi halal di tingkat global bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui program tersebut, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar koordinasi bertajuk Sosialisasi Penganggaran APBD untuk Fasilitasi Sertifikasi Halal. Gedung BPJPH. Jakarta. Kamis. 15/2/2024.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan menguraikan, selain mendorong pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh pemerintah daerah (Pemda), acara ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi seluruh Pemda dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.
“Dalam rangka mewujudkan negara kita sebagai pusat produsen halal dunia, maka diperlukan berbagai langkah dan upaya salah satunya melalui sosialisasi ini untuk mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung program sertifikasi halal dan menyikapi rantai nilai global pada industri global melalui produk halal”. Ucapnya.
Maurits juga mengingatkan, agar program fasilitasi sertifikasi halal segera diakselerasikan oleh seluruh daerah guna mendorong dan menyinergikan peningkatan kualitas belanja. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan investasi daerah, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri guna menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).
Oleh karena itu, lanjut Maurits menekankan, agar Pemda memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Bentuknya berupa dukungan anggaran dalam APBD TA 2024 untuk urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta dukungan anggaran dalam APBD TA 2024 untuk urusan perindustrian.
“Untuk penyusunan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah diatur agar pemda menganggarkan kebutuhan sertifikasi halal kepada UMKM.” Tuturnya.
Selaras dengan Maurits, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri mengungkapkan, implementasi program tersebut di tingkat daerah perlu dioptimalkan. Pemda diharapkan segera memfasilitasi aspek pembiayaan APBD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Upaya ini penting diimplementasikan guna mencapai target nasional Program Sertifikasi Halal.
“Sekaligus mendorong dan menyinergikan peningkatan kualitas belanja (daerah) untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan menumbuhkan investasi di daerah, serta dalam rangka akselerasi penggunaan produk dalam negeri sejalan dengan upaya menyukseskan Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022”. Tandas Bahri.
Untuk informasi, kegiatan ini diikuti oleh para pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga (K/L), di antaranya BPJPH Kemenag dan Kemendagri, para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan , serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tingkat provinsi dan kabupaten/kota. eFHa. (DKT.RED)
