Rokan Hilir – Dutakhabarterkini.co.id
Warga Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir, mengaku dirugikan akibat aktivitas pembangunan lokasi well atau pompa minyak oleh subkontraktor dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah mereka. Akibat proyek ini, rumah-rumah warga kini langganan banjir meski hujan turun sebentar saja.
Saudara Hutagalung, warga terdampak, mengungkapkan bahwa keluarganya kini tak lagi merasa aman di rumah sendiri. "Dulu kami tenang-tenang saja. Sekarang, setiap hujan air masuk ke dalam rumah. Parit ditimbun untuk proyek, tapi tak dibuka lagi. Jalanan jadi tinggi, air tak punya jalur keluar," keluhnya, Senin (12/05/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa keluhan sudah disampaikan ke pemerintahan desa, RT, dan RW. Bahkan, sempat dipanggil ke basecamp untuk bertemu humas subkontraktor. Namun, semuanya nihil. "Sudah mengadu ke mana-mana, tapi tidak ada tindak lanjut. Seperti dibiarkan," tambahnya.
Kritik tajam juga disampaikan oleh tokoh masyarakat, Siaturi. Ia menilai subkontraktor PT PHR telah mencederai kepercayaan dan martabat masyarakat Rokan Hilir. "Ini bukan hanya soal banjir. Ini soal ketidakadilan. Masyarakat lokal tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja, kesejahteraan diabaikan, lingkungan rusak, dan kami dijadikan korban diam-diam," ujarnya geram.
Menurutnya, perilaku subkontraktor yang terus berganti manajemen setiap kali ada masalah hanya taktik untuk menghindar dari tanggung jawab. "Dulu Juntak, lalu Sitobing, sekarang Wahyu. Semua kabur saat diminta pertanggungjawaban. Mereka main petak umpet dengan masyarakat," ungkapnya.
Siaturi juga menyoroti ketimpangan kantor operasional yang justru berada di Duri, bukan di Rohil, padahal titik-titik eksplorasi well banyak berada di wilayah Rokan Hilir. "Ini manipulasi sistemik. Mereka menikmati sumber daya kami, tapi kantor dan keuntungan dibawa ke daerah lain," tegasnya.
Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bertindak tegas. "Kalau perlu, cabut izin mereka. Subkontraktor semacam ini tak pantas beroperasi jika hanya menyengsarakan rakyat. Otonomi daerah ada agar masyarakat sejahtera, bukan jadi korban kerakusan korporasi," pungkasnya.( Tim)
RED - DKT
