Dutakhabarterkini.co.id/Tebingtinggi, 25 Juni 2024 – Polemik mengenai dugaan bagi hasil kompensasi antara LSM Lingkungan Hidup dan seorang wartawan semakin memanas. JS, Ketua LSM di Tebingtinggi, dituduh meminta kompensasi sebesar Rp250.000 setiap minggu dari para penambang pasir. Penemuan ini muncul di tengah praktik penambangan pasir ilegal di Desa Naga Kesiangan yang semakin marak.
DM, sebagai wartawan menyatakan bahwa bantuan yang diterima hanya Rp50.000 setiap bulan, yang menurutnya wajar untuk koordinasi mengatasi gangguan alam seperti banjir. “Kami khawatir pemberitaan ini akan membuat banyak warga kehilangan pekerjaan dari tangkahan pasir tradisional,” ujar DM pada Selasa, 25 Juni 2024.
Namun, klaim DM justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan bantahan dari JS. Mengapa diperlukan pertukaran tunai jika tidak ada izin resmi untuk penambangan pasir? Fakta bahwa tidak adanya tangkahan pasir tradisional yang memiliki izin resmi memperkuat dugaan bahwa kegiatan ini sepenuhnya ilegal dan merugikan lingkungan serta perekonomian setempat.
Hasil Investigasi Ketua LSM JS menunjukkan sekitar sepuluh mesin penyedot pasir beroperasi tanpa izin di Desa Naga Kesiangan. Beberapa pemilik mesin diduga memberikan upeti kepada DM dengan jumlah bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan, dengan total mencapai Rp500.000 setiap bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan etika jurnalisme dalam kasus ini.
Para pengusaha dan pekerja penambangan pasir menilai bahwa kegiatan penambangan pasir merupakan sumber mata pencaharian yang hasilnya minimal. Namun, penting untuk diingat bahwa kegiatan ilegal ini merugikan negara dan lingkungan, serta mengabaikan peraturan yang ada.
*Tindakan LSM dan Permintaan Penegakan Hukum*
JS dan timnya turun langsung ke lokasi tangkahan pasir di Desa Naga Kesiangan pada Sabtu, 22 Juni 2024, untuk menindaklanjuti laporan tentang penambangan pasir ilegal yang merugikan negara dan pendapatan daerah. Mereka meminta kepada pihak berwenang, termasuk Kapolda, Kapolres Serdang Bedagai, Kapolres Tebingtinggi, dan Kapolsek Tebingtinggi, untuk meninjau kembali kegiatan penambangan pasir di desa tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, terutama sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009. tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi di Desa Naga Kesiangan berjalan sesuai aturan.
Pernyataan DM:
"Kedatangan JS ke sana meminta uang minyak sebesar Rp250.000. Kami bilang tidak usah, tapi akhirnya meminta uang minyak kami ke mari. Saat datang kedua kalinya, JS mau minta uang dari pengusaha, sementara pengusaha tidak mau kasih karena sudah dikutip duluan. Tidak mungkin pengusaha mau dikutip dua kali. Mereka mau pulang, jadi minta uang minyak saja, berapa pun jadi
"Dan JS meminta upeti sebesar Rp250.000 per minggu kepada pengusaha tangkahan pasir. Sebagai Ketua LSM, JS beralasan siap membekingi kalau ada razia, tapi kalau tidak disanggupi, mengancam akan menutup tangkahan pasir tersebut."
Pengusaha tangkahan pasir dan warga siap memberikan keterangan atas tindakan JS. "Mengenai kami mengutip setiap bulannya Rp50.000 itu untuk upah warga yang bergantian jaga malam. Kalau memang seperti itu, kami dan warga Desa Naga Kesiangan siap menjaga kampung kami. Masa seorang Ketua LSM Kota Tebingtinggi masuk ke wilayah Sergai meminta upeti sementara pendapatan dari tangkahan tak sebesar yang dipikirkannya. Kenapa harus tangkahan pasir yang dirusuhi, kuari tanah dan sertu banyak buka kenapa tidak dirusuhi. Kami dan warga serta pengusaha tangkahan pasir siap dijumpakan kepada Ketua LSM itu,” tegasnya.
Pernyataan JS:
"Minggu pertama kami masuk, DM mengatakan dia yang bertanggung jawab. Nanti kutipan dia itu mau dikasih bagi uang minyak sama kami Rp250.000. Kami bilang tidak usah, yang paling adalah uang minyak kami kemari. Kami juga bilang ini semua bisa tutup karena satupun tidak ada kantongin izin apapun. Kami datang kedua kalinya, DM mau minta uang sama pengusaha untuk terima kasih kami, sementara pengusaha tidak mau kasih karena sudah dia kutip duluan. Tidak mungkin pengusaha mau mengucapkan dua kali kami berapa saja pun jadi. Tiba-tiba emaknya DM datang ikut campur dengan ribut-ribut, lalu kami tinggalkan TKP. Besoknya naik berita
Kami mengambil kesimpulan bahwa mereka semua juga orang kampung yang tahu siapa yang mengelolanya. Kuari tanah dan semua sudah kami laporkan hanya tinggal menunggu tanggal utamanya. Dengan adanya berita ini, semua pandangan dari segala instansi akan muncul ke Naga Kesiangan. Lihat saja di depannya siapa yang turun ke TKP. Bagi kami semua tidak ada masalah, yang bermasalah adalah penggalian dan penambangan ilegal.
Kami menyampaikan hal ini tidak perlu pakai media, cukup surati kepada instansi terkait. Tetapi ada juga rekan media kami yang menanggapi tentang hal tersebut. Masih banyak PR yang ingin kami kerjakan termasuk memeriksa limbah PKS, somil, pabrik ubi, dan lingkungan. Rekan-rekan media mau melanjutkan tapi saya bilang tidak perlu kami membebani yang tidak berbobot. Biar bagaimanapun yang memberhentikan secara ilegal pasti salah."
Penegasan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan pihak yang berwenang untuk lebih serius menangani penambangan pasir ilegal dan mengatasi potensi korupsi yang terjadi, apalagi dengan adanya perseteruan antara pers dan LSM di pertambangan pasir ini yang semakin meruncing.(( TIM)
(DKT - RED)
